Perang 100 Tahun adalah konflik bersenjata yang berlangsung selama 116 tahun antara Kerajaan Inggris dan Kerajaan Prancis. Meskipun disebut "Perang 100 Tahun", konflik ini sebenarnya berlangsung dari tahun 1337 hingga 1453, dengan berbagai periode gencatan senjata dan pertempuran sporadis. Perang ini merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah Eropa dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan politik, sosial, dan militer di kedua negara.
Latar belakang Perang 100 Tahun bermula dari persaingan dinasti antara Wangsa Plantagenet dari Inggris dan Wangsa Valois dari Prancis. Raja Edward III dari Inggris mengklaim takhta Prancis melalui garis keturunan ibunya, Isabella dari Prancis, yang merupakan putri Raja Philip IV. Namun, bangsawan Prancis menolak klaim ini dengan alasan hukum Salic yang melarang pewarisan takhta melalui garis perempuan. Ketika Charles IV dari Prancis meninggal tanpa pewaris laki-laki pada tahun 1328, Philip VI dari Wangsa Valois dinobatkan sebagai raja Prancis, sementara Edward III merasa haknya dirampas.
Selain masalah suksesi takhta, konflik ini juga dipicu oleh persaingan ekonomi dan teritorial. Inggris menguasai wilayah Aquitaine di Prancis barat daya sebagai kadipaten vasal Prancis, yang menimbulkan ketegangan terus-menerus. Prancis juga mendukung Skotlandia dalam konfliknya melawan Inggris, sementara Inggris bersekutu dengan Flandria yang memberontak melawan Prancis. Ketegangan ini akhirnya memuncak ketika Philip VI menyita Aquitaine pada tahun 1337, yang dianggap Edward III sebagai deklarasi perang.
Perang 100 Tahun dapat dibagi menjadi tiga fase utama. Fase pertama (1337-1360) dimenangkan oleh Inggris dengan kemenangan besar di Pertempuran Crécy (1346) dan Pertempuran Poitiers (1356). Dalam Pertempuran Poitiers, Raja John II dari Prancis ditangkap, memaksa Prancis menandatangani Perjanjian Brétigny pada tahun 1360 yang memberikan kemerdekaan kepada Aquitaine dan wilayah-wilayah lain kepada Inggris. Namun, perjanjian ini tidak bertahan lama karena kedua belah pihak terus berselisih atas implementasinya.
Fase kedua (1369-1389) melihat kebangkitan Prancis di bawah kepemimpinan Charles V dan jenderalnya Bertrand du Guesclin. Mereka menggunakan taktik perang gerilya dan menghindari pertempuran terbuka melawan pasukan Inggris yang superior. Strategi ini berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang hilang, meskipun perang berakhir dengan gencatan senjata yang rapuh. Periode ini juga ditandai dengan wabah Black Death yang melanda Eropa, mengurangi kemampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan perang secara intensif.
Fase ketiga (1415-1453) adalah periode paling dramatis dalam Perang 100 Tahun. Henry V dari Inggris menginvasi Prancis dan mencapai kemenangan spektakuler di Pertempuran Agincourt pada tahun 1415, di mana pasukan Inggris yang lebih kecil berhasil mengalahkan pasukan Prancis yang jauh lebih besar berkat penggunaan busur panjang Inggris yang efektif dan kondisi medan yang berlumpur. Kemenangan ini memungkinkan Henry V menikahi Catherine dari Valois, putri Raja Charles VI, dan diakui sebagai pewaris takhta Prancis melalui Perjanjian Troyes (1420).
Namun, kematian Henry V dan Charles VI dalam waktu singkat mengubah situasi. Charles VII, putra Charles VI, menolak Perjanjian Troyes dan terus memperjuangkan takhtanya. Pada titik terendahnya, Inggris menguasai sebagian besar Prancis utara, termasuk Paris. Situasi berubah secara dramatis dengan munculnya Joan of Arc, seorang gadis petani dari Domrémy yang mengaku mendapat visi dari Tuhan untuk menyelamatkan Prancis. Pada tahun 1429, dia memimpin pasukan Prancis memecahkan pengepungan Orléans, kemenangan pertama Prancis dalam beberapa dekade.
Joan of Arc kemudian mendampingi Charles VII ke Reims untuk penobatannya sebagai raja Prancis yang sah, yang memberikan legitimasi besar kepada pemerintahannya. Meskipun Joan ditangkap oleh Burgundi (sekutu Inggris) dan dibakar di tiang pancang pada tahun 1431, semangatnya menginspirasi bangsa Prancis untuk terus berjuang. Charles VII melakukan reformasi militer besar-besaran, menciptakan pasukan profesional pertama di Eropa dan mengembangkan artileri modern.
Pertempuran terakhir Perang 100 Tahun terjadi di Castillon pada tahun 1453, di mana artileri Prancis menghancurkan pasukan Inggris. Kemenangan ini mengakhiri kekuasaan Inggris di Prancis, kecuali Calais yang tetap dikuasai Inggris hingga tahun 1558. Perang berakhir tanpa perjanjian perdamaian resmi, tetapi Prancis berhasil mempertahankan kedaulatannya dan mengusir Inggris dari daratan Eropa.
Dampak Perang 100 Tahun sangat luas dan mendalam. Di Prancis, perang ini memperkuat sentimen nasionalisme dan konsolidasi kekuasaan monarki. Charles VII dan penerusnya Louis XI berhasil mengurangi kekuasaan bangsawan feodal dan menciptakan negara terpusat yang kuat. Di Inggris, kekalahan dalam perang memicu Perang Mawar (1455-1487) antara Wangsa York dan Lancaster, yang akhirnya mengarah pada berdirinya Dinasti Tudor.
Dari perspektif militer, Perang 100 Tahun menyaksikan evolusi taktik dan teknologi perang. Busur panjang Inggris terbukti sangat efektif melawan kavaleri berat Prancis, tetapi pada akhirnya dikalahkan oleh perkembangan artileri dan taktik infanteri yang lebih terorganisir. Perang ini juga menandai penurunan sistem feodal dan ksatria sebagai kekuatan militer dominan, digantikan oleh tentara bayaran profesional dan pasukan nasional.
Secara sosial, perang menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk sipil, dengan desa-desa dijarah, pertanian hancur, dan wabah penyakit menyebar. Namun, perang juga memicu perkembangan identitas nasional yang lebih kuat di kedua negara. Dalam bidang budaya, perang menginspirasi karya sastra seperti "Chronicles" karya Jean Froissart dan drama Shakespeare "Henry V".
Perang 100 Tahun juga memiliki hubungan tidak langsung dengan konflik lain dalam sejarah dunia. Sementara konflik Inggris-Prancis berlangsung di Eropa, berbagai perang dan perlawanan terjadi di Nusantara, seperti Perang Jawa/Diponegoro (1825-1830) melawan kolonialisme Belanda, Pertempuran Surabaya (1945) dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan Perang Pattimura (1817) di Maluku. Konflik-konflik ini, meskipun terjadi di wilayah dan waktu yang berbeda, sama-sama mencerminkan perjuangan untuk kedaulatan dan identitas nasional.
Perbandingan menarik dapat dibuat dengan Perang Reconquista di Semenanjung Iberia (718-1492) yang juga berlangsung selama berabad-abad antara kerajaan Kristen dan Muslim, atau Perang Dingin (1947-1991) yang merupakan konflik ideologis panjang antara Blok Barat dan Timur. Sementara Perang 100 Tahun adalah konflik dinasti dan teritorial, Perang Dingin lebih berupa persaingan geopolitik dan pengaruh global tanpa pertempuran langsung antara kekuatan utama.
Di Indonesia, perjuangan serupa terlihat dalam berbagai konflik seperti Perang Banjar (1859-1905) di Kalimantan, Perang Puputan di Bali (1906-1908) yang menunjukkan perlawanan heroik terhadap kolonialisme Belanda, serta konflik di Papua yang memiliki dimensi sejarah dan politik kompleks. Lahirnya Pancasila pada tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia juga merupakan respons terhadap kebutuhan pemersatu bangsa setelah berbagai konflik dan penjajahan.
Warisan Perang 100 Tahun masih terasa hingga hari ini dalam hubungan Inggris-Prancis, yang ditandai dengan persaingan budaya, olahraga, dan politik. Perang ini juga mengajarkan pelajaran penting tentang ketahanan nasional, evolusi konflik militer, dan kompleksitas hubungan internasional. Sebagai salah satu konflik terpanjang dalam sejarah, Perang 100 Tahun tetap menjadi subjek studi yang menarik bagi sejarawan, ahli strategi militer, dan siapa pun yang tertarik dengan dinamika kekuasaan dan perjuangan nasional.