Perang Banjar (1859-1905) merupakan salah satu perlawanan terpanjang rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda, yang berpusat di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Konflik ini bermula dari intervensi Belanda dalam urusan internal kesultanan, khususnya terkait suksesi kepemimpinan dan eksploitasi sumber daya alam, terutama tambang batu bara. Sultan Hidayatullah, yang diakui rakyat sebagai pemimpin sah, bersama Pangeran Antasari, memimpin perlawanan dengan strategi gerilya di hutan-hutan Kalimantan. Perang ini mencerminkan resistensi terhadap dominasi asing yang juga terlihat dalam konflik lain seperti Perang Diponegoro di Jawa (1825-1830) dan Perang Pattimura di Maluku (1817).
Latar belakang Perang Banjar tidak lepas dari kebijakan Belanda yang menerapkan sistem kontrak politik (Korte Verklaring) untuk mengontrol kerajaan-kerajaan lokal. Kesultanan Banjar, yang sebelumnya memiliki otonomi luas, dipaksa menandatangani perjanjian yang merugikan, termasuk monopoli perdagangan dan penambangan. Ketika Belanda mendukung pengangkatan Sultan Tamjidillah yang pro-Belanda, padahal mayoritas rakyat mengakui Sultan Hidayatullah, ketegangan memuncak. Pada 1859, Pangeran Antasari mengobarkan perlawanan dengan serangan terhadap pos-pos Belanda di Martapura, menandai dimulainya perang terbuka. Perlawanan ini bersifat sporadis namun gigih, memanfaatkan medan hutan yang sulit untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan Belanda yang lebih modern.
Strategi perang gerilya yang diterapkan dalam Perang Banjar memiliki kemiripan dengan Perang Diponegoro di Jawa, di mana Pangeran Diponegoro juga memanfaatkan medan pegunungan dan dukungan rakyat untuk melawan Belanda. Namun, Perang Banjar berlangsung lebih lama karena faktor geografis Kalimantan yang luas dan berhutan, menyulitkan Belanda untuk menguasai wilayah sepenuhnya. Pangeran Antasari, yang diangkat sebagai pemimpin tertinggi perang pada 1862, berhasil menyatukan berbagai kelompok, termasuk suku Dayak, dalam aliansi melawan kolonial. Perlawanan ini tidak hanya soal politik, tetapi juga mempertahankan kedaulatan budaya dan ekonomi, mirip dengan motivasi dalam Perang Pattimura di Maluku yang dipicu oleh penolakan terhadap monopoli rempah-rempah.
Perang Banjar juga terkait dengan konteks perlawanan global terhadap kolonialisme. Sementara di Indonesia, konflik seperti Perang Jawa dan Perang Banjar berfokus pada pengusiran penjajah, di tempat lain seperti dalam Perang 100 Tahun (1337-1453) di Eropa, pertarungan lebih bersifat dinasti antara Inggris dan Prancis. Namun, keduanya sama-sama melibatkan perjuangan panjang dengan dampak sosial yang mendalam. Di sisi lain, Perang Reconquista (711-1492) di Spanyol merepresentasikan konflik religius antara Kristen dan Muslim, berbeda dengan Perang Banjar yang lebih bersifat politis-ekonomis meski unsur agama Islam turut memperkuat solidaritas rakyat.
Pada fase akhir Perang Banjar, setelah wafatnya Pangeran Antasari pada 1862 karena penyakit, perlawanan diteruskan oleh keturunannya dan pemimpin lokal seperti Sultan Muhammad Seman. Belanda menerapkan strategi bumi hangus dan pembentukan pos-pos militer untuk memutus suplai logistik pejuang. Pada 1905, dengan ditangkapnya Sultan Muhammad Seman, perlawanan besar berakhir, meski aksi sporadis masih terjadi hingga awal abad ke-20. Kekalahan ini sebagian disebabkan oleh superioritas senjata Belanda dan perpecahan internal di kalangan bangsawan Banjar, mirip dengan faktor yang menyebabkan kegagalan Perang Diponegoro.
Dampak Perang Banjar terhadap Kalimantan Selatan sangat signifikan. Wilayah kesultanan dihapuskan oleh Belanda pada 1860, digantikan dengan pemerintahan langsung kolonial yang menerapkan sistem kerja paksa dan eksploitasi sumber daya. Namun, perang ini meninggalkan warisan semangat nasionalisme, yang kelak menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pangeran Antasari diakui sebagai Pahlawan Nasional, dan kisah perlawanannya menjadi simbol ketahanan rakyat Kalimantan. Dalam konteks sejarah Indonesia, Perang Banjar, bersama dengan Perang Pattimura dan Perang Diponegoro, membentuk mosaik perlawanan regional yang memperkaya narasi anti-kolonial.
Perbandingan dengan konflik lain seperti Perang Puputan di Bali (1906-1908) menunjukkan variasi respons terhadap kolonialisme. Di Bali, perlawanan berakhir dengan puputan (perang habis-habisan) yang bersifat simbolis, sementara di Banjar, strateginya lebih bertahan lama dengan gerilya. Konflik di Papua, yang berlanjut hingga era modern, juga mencerminkan perjuangan serupa untuk otonomi, meski dalam konteks yang berbeda pasca-kemerdekaan. Lahirnya Pancasila pada 1945, sebagai dasar negara Indonesia, dapat dilihat sebagai upaya menyatukan keberagaman yang tercermin dari sejarah perlawanan daerah seperti Perang Banjar, dengan prinsip persatuan dan keadilan sosial.
Dari segi historiografi, Perang Banjar sering kurang mendapat perhatian dibandingkan konflik besar seperti Perang Diponegoro atau Pertempuran Surabaya (1945). Padahal, durasi dan intensitasnya menunjukkan kompleksitas resistensi di luar Jawa. Perang Dingin (1947-1991), sebagai konflik global antara blok Barat dan Timur, tidak langsung terkait, tetapi mempengaruhi cara Indonesia memandang perlawanan sejarah sebagai bagian dari narasi anti-imperialisme. Studi tentang Perang Banjar mengingatkan pentingnya memahami sejarah lokal dalam kerangka nasional, serta relevansinya dalam membangun identitas Kalimantan Selatan yang berdaulat.
Dalam analisis akhir, Perang Banjar bukan sekadar peristiwa militer, tetapi perjuangan holistik yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan budaya. Keterkaitannya dengan konflik lain seperti Perang Diponegoro dan Pattimura menegaskan pola umum perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara. Pelajaran dari perang ini, termasuk pentingnya persatuan dan adaptasi strategi, tetap relevan dalam konteks menjaga kedaulatan bangsa. Dengan mempelajari Perang Banjar, kita dapat menghargai warisan perlawanan yang membentuk Indonesia modern, sambil mengingat tantangan dalam merawat perdamaian pasca-konflik.